Tim Teknis Dana Expengunsi di Kabupaten Halmahera Selatan perlu memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana yang selama ini dikumpulkan.
Halsel, Masyarakat berhak mengetahui secara rinci untuk apa uang administrasi atau partisipasi tersebut digunakan, serta mengapa nominal yang diminta kepada warga bisa berbeda-beda. Ketidakjelasan seperti ini berpotensi menimbulkan pertanyaan, keresahan, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepengurusan yang ada.27/2/2026
Tim Teknis Dana Expengunsi di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, seharusnya menyampaikan informasi yang terbuka mengenai mekanisme pengumpulan dana, katakanlah biaya administrasi atau partisipasi, serta alasan terjadinya variasi jumlah yang dibebankan kepada masyarakat. Jika memang terdapat perbedaan nominal, perlu dijelaskan secara detail faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, apakah berdasarkan kategori tertentu, wilayah, atau ketentuan administratif lainnya.
Selain itu, masyarakat juga menunggu kepastian terkait kapan pencairan dana Expengunsi tersebut akan dilakukan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak tim teknis di Halmahera Selatan mengenai jadwal pencairan anggaran. Kurangnya informasi resmi menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih bagi mereka yang sudah lama menantikan realisasi dana tersebut.
Delapan tahun yang lalu, warga di Provinsi Maluku Utara, khususnya masyarakat Halmahera Selatan, sempat disibukkan dengan pengumpulan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) serta sejumlah uang yang nilainya mulai dari lima puluh ribu rupiah dan bahkan lebih untuk biaya administrasi atau partisipasi misalkan. Uang dan dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pengurus di tingkat kabupaten. Proses ini tentu melibatkan banyak warga dan membutuhkan kepercayaan penuh terhadap pihak pengelola.
Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mempertanyakan kelanjutan dari program tersebut. Apakah dana yang telah dikumpulkan masih dikelola dengan baik? Apakah ada laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik? Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait mengenai pencairan dan penyalurannya? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena menyangkut hak dan kepentingan banyak orang.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam setiap pengelolaan dana yang melibatkan masyarakat. Pengurus seharusnya secara berkala memberikan laporan tertulis maupun penjelasan terbuka melalui pertemuan resmi atau forum komunikasi publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta untuk berpartisipasi secara finansial, tetapi juga diberikan hak untuk mengetahui perkembangan dan realisasi program.
Jika memang terdapat kendala administratif, regulasi, atau faktor lain yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana Expengunsi, maka hal tersebut perlu disampaikan secara jujur dan terbuka. Sikap terbuka akan membantu meredam spekulasi dan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, harapan masyarakat Halmahera Selatan sederhana, yaitu adanya kejelasan, kepastian, dan pertanggungjawaban yang transparan dari kepengurusan Dana Expengunsi. Kepercayaan publik adalah aset utama yang harus dijaga. Tanpa transparansi dan komunikasi yang baik, kepercayaan tersebut dapat memudar. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak pengurus memberikan penjelasan resmi agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dana yang telah mereka serahkan sejak bertahun-tahun lalu.
About the Author
