Jayapura,globalinvestigasinews.com – Aktivis yang juga sebagai ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak,SH.,MH atau yang akrab dipanggil bung Yerri, kepada Global Investigasi News.com pada Senin (18/5/26) mengatakan, jalan trans penghubung Jayapura-Wamena yang jadi fokus Balai Kementerian PUPR di Papua atau yang kenal Balai BBPJN Wilayah XVlll, belakangan ini mendapat sorotan negatif terkait penanganan ruas jalan Kalimo Distrik Waris pasca hujan deras terus menerus yang menyebabkan terjadinya longsor dan patahan yang memaksa arus transportasi terhenti sejenak.
Tetapi tak butuh waktu lama kendala tersebut dapat segera diatasi, dimana usai kerusakan tersebut pihak balai langsung meresponnya dengan membuat jalan alternatif yang memungkinkan agar aktivitas masyarakat khususnya para pengendara bisa berjalan kembali. Yerri mengatakan kalau banyak faktor dan kendala terkait pekerjaan penanganan ruas jalan trans Jayapura-Wamena diantaranya faktor alam, hak hulayat dan kondisi keamanan.
Menurutnya, beberapa kendala diatas merupakan bagian yang sering dijumpai dilapangan dan menjadi penyebab utama terganggunya konsentrasi balai dan kontraktor. Ia berharap agar masyarakat lebih paham akan kondisi ini dan tidak lekas berspekulasi negatif terhadap kinerja Balai BBPJN Papua yang telah bersungguh-sungguh menjalankan tanggungjawabnya. Ia juga menilai bahwa apa yang dituntut masyarakat kepada pihak balai dalam hal kualitas jalan dan jembatan adalah hal yang wajar sebab masyarakat juga memiliki fungsi kontrol, namun publik juga harus melihat dari perspektif penghalang yang disinggung tadi.
” Kita paham apa yang dituntut masyarakat, maksudnya masyarakat penikmat jalan atau pengguna, khusunya yang berkepentingan lalui jalan trans Jayapura-Wamena. Banyak faktor penghambat rencana balai seperti hujan, keamanan, hak hulayat dan lain sebagainya. Tetapi jika bicara soal keseriusan dan bakhti, Balai BBPJN Papua tidak perlu diragukan, sebab sejak balai BPJN Papua ini dibentuk tahun 2006 sebagai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional meliputi Papua dan Papua Barat, disitu mulai nampak perubahan terkait infrastruktur jalan dan jembatan dan menurut hemat saya, konsentrasi kerja itu masih tetap dijaga. Jadi pemahaman tentang kinerja balai yang belum maksimal saya kira agak keliru sebab tidak sesuai realita dan fakta dilapangan,” ujar Ketua LSM WGAB.
Yerri menambahkan bahwa, kinerja Balai BBPJN Papua-Papua Pegunungan dilihat saat Provinsi Papua belum dimekarkan dan sudah dimekarkan, Kepala Balainya bersama Kasat’ker dan PPK yang silih berganti mendapat rotasi dari pejabat lama sampai pejabat yang baru dipercayakan ini, semuanya bekerja dengan dedikasi penuh tanggungjawab maka penghargaan negara wajib diberikan kepada mereka tanpa terkecuali. Ia juga memberikan apresiasi sebagai bentuk rasa kagum dan terima kasih atas semua jeri payah, pengorbanan dan pengabdian kepada Kepala Balai, Kasat’ker dan juga PPK, baik yang terdahulu maupun yang sekarang aktif mengemban amanah negara.
(Nando)





