Bandung – Delegasi dari berbagai unsur masyarakat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Solokan Jeruk, Kamis (9/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renny Rahayu Fauzi, SH, anggota DPRD dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Solokan Jeruk, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan jembatan aspirasi masyarakat sekaligus penghubung fiskal dalam upaya revitalisasi pembangunan rakyat.
“Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran daerah, khususnya di Kecamatan Solokan Jeruk,” ujar Hj. Renny.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Dapil V, di antaranya H. Dudi Mustofa (PKB), R. Oto, Dadang Hermawan, serta Obi dari Fraksi Golkar. Dalam forum tersebut, para legislator menyoroti pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kebijakan pembangunan.
“Kita harus menyadari bahwa TKD Kabupaten Bandung berkurang sekitar Rp 1 triliun. Kondisi ini menuntut seluruh OPD untuk melakukan efisiensi secara serius dan terukur,” tegas Hj. Renny.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, setiap program harus melalui kajian matang agar tetap tepat sasaran.
“Pengurangan anggaran jangan sampai melindas kebutuhan masyarakat. Kita harus lebih cermat dan fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Hj .Reny Rahayu Fauzi, menegaskan bahwa realisasi pokok-pokok pikiran (epokir) DPRD harus berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Epokir bukan sekadar dilaksanakan, tapi harus menjawab kebutuhan masyarakat. Ada enam hingga tujuh anggota dewan yang dapat mengakomodasi aspirasi, baik melalui reses maupun usulan langsung,” jelasnya.
dalam Musrenbang tersebut juga mencuat sejumlah usulan prioritas, seperti insentif guru ngaji dan program rumah tidak layak huni (rutilahu). Usulan-usulan tersebut dinilai penting untuk diperjuangkan karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Usulan jangan melulu soal fisik. Guru ngaji dan rutilahu merupakan kebutuhan masyarakat yang harus kita pertimbangkan bersama,” ujar Hj. Renny.
Menutup kegiatan, Hj. Renny menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Bandung untuk mengawal hasil Musrenbang agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas.
“Kami berkomitmen mengawal hasil Musrenbang ini agar tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Solokan Jeruk,” pungkasnya.
About the Author
