Sinunukan _ Mandailing Natal 27/10/2026
Global investigasi news.my.id.
Bagi warga Kapas I, rapat GTRA diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pendapat dan mediasi. Mereka menginginkan keputusan yang konkret, berdasarkan pemeriksaan dokumen, pemetaan lapangan, serta penilaian hukum terhadap riwayat penguasaan dan penggunaan tanah.
Warga juga mendorong pemerintah menelaah kemungkinan penataan tanah melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Terkait Hak Guna Usaha (HGU), masyarakat meminta kejelasan apakah PTPN IV Kebun Timur yang hanya memiliki IUP yang sah dan masih berlaku pada areal yang dipersoalkan.
Pemeriksaan ini harus dibedakan dari persoalan izin lokasi karena keduanya merupakan instrumen hukum yang berbeda.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur HGU, termasuk jangka waktu dan berakhirnya hak. Namun, status tanah tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan IUP atau proses pengajuan HGU yang begitu lama
tidak diperpanjangnya hak selama jangka waktu tertentu. Dokumen hak, riwayat perpanjangan, serta ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.
Menunggu Keputusan dan Tindak Lanjut Pemerintah by. Omta (MO).
About the Author
