Mandailing Natal 11/September/2026
Global Investigasi news.my.id
Di tengah berbagai program pembangunan dan aktivitas investasi yang terus berjalan di Kabupaten Mandailing Natal, masih ada masyarakat yang harus bergotong royong swadaya dan mengandalkan uang sendiri hanya untuk mempertahankan jalan agar tetap bisa dilalui.
Kondisi tersebut dirasakan masyarakat Desa Hutanamale dan Anak Desa Hutanamale Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Jalan Usaha Tani sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang menghubungkan kedua wilayah tersebut kini dikeluhkan karena kondisinya dinilai memprihatinkan. Padahal, akses tersebut bukan sekadar jalan biasa, melainkan jalur penting bagi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Ironisnya, menurut pengakuan warga, persoalan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Petani Masih Swadaya, Pemerintah Ke Mana? hal ini menjadi tanda tanya besar!
Sejumlah warga terpaksa mengambil peran yang semestinya menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Setiap Jumat, masyarakat melakukan gotong royong membersihkan badan jalan. Bahkan perabatan dan perbaikan pada bagian jalan yang rusak dilakukan menggunakan dana swadaya masyarakat, terutama para petani.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: sampai kapan masyarakat harus memperbaiki sendiri akses yang digunakan untuk menunjang perekonomian mereka?
Hasbi, salah seorang warga, mengatakan persoalan jalan tersebut sudah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Jalan ini sudah puluhan tahun tidak pernah mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah. Kami selama ini memperbaikinya dengan swadaya masyarakat petani,” ujar Hasbi, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, masyarakat juga berharap keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dapat memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satu perusahaan yang disebut warga adalah PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Namun, terkait hal tersebut, pihak perusahaan perlu memberikan penjelasan mengenai apakah terdapat program CSR atau bentuk kontribusi lainnya yang dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Jalan Rusak, Hasil Panen Sulit Keluar
Bagi masyarakat yang hidup dari pertanian, jalan merupakan bagian penting dari rantai ekonomi.
Hasil panen harus diangkut dari kebun menuju tempat penjualan. Ketika akses jalan rusak, biaya transportasi meningkat, waktu tempuh bertambah, bahkan kendaraan pengangkut hasil pertanian juga berisiko mengalami kerusakan.
Tidak hanya petani yang terdampak.
Anak-anak Hutanamale Julu yang menggunakan akses tersebut untuk bersekolah juga harus menghadapi kondisi jalan yang tidak layak.
“Bukan hanya petani yang kesulitan. Anak-anak sekolah juga melewati jalan ini. Untuk membawa hasil pertanian pun kami sangat kesulitan,” kata Hasbi.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena jalan tersebut juga menjadi akses menuju wilayah yang dihuni sekitar 30 kepala keluarga.
Sudah Disurvei, Mengapa Belum Juga Diperbaiki..?
Yang menjadi pertanyaan masyarakat bukan lagi sekadar apakah jalan tersebut diketahui pemerintah.
Menurut Hasbi, usulan perbaikan telah beberapa kali disampaikan.
Bahkan pada masa kepemimpinan Bupati Madina sebelumnya, masyarakat mengaku telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut. Usulan disebut sudah pernah ditindaklanjuti dengan survei lapangan.
Namun, hingga kini, hasil yang diharapkan masyarakat belum terlihat.
“Pada masa kepemimpinan Dahlan Hasan Nasution dan kemudian Sukhairi, jalan ini sudah dua kali kami usulkan. Bahkan sudah pernah disurvei, tetapi sampai sekarang belum juga diperbaiki,” ungkapnya.»
Kondisi tersebut tentu menjadi tanda tanya bagi masyarakat.
Jika kebutuhan sudah disampaikan, lokasi sudah diketahui, bahkan survei telah dilakukan, apa yang membuat realisasi perbaikan jalan tersebut masih belum terwujud?
Pertanyaan inilah yang semestinya dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Investasi Jalan, Masyarakat Jangan Sampai Terlupakan
Keberadaan perusahaan di suatu daerah idealnya tidak hanya berbicara mengenai aktivitas usaha, tetapi juga bagaimana keberadaan tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, harapan warga terhadap kontribusi perusahaan bukan sesuatu yang harus dipandang sebelah mata.
Namun demikian, tanggung jawab pembangunan infrastruktur publik tetap harus dilihat berdasarkan kewenangan pemerintah. Program CSR perusahaan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar.
Sebaliknya, pemerintah dan dunia usaha dapat bersinergi apabila memang memungkinkan dan sesuai aturan.
Warga Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Survei
Masyarakat Hutanamale dan Hutanamale Julu kini berharap persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Warga berharap Bupati Madina maupun instansi teknis terkait turun langsung melihat kondisi jalan, bukan hanya menerima laporan di atas meja.
Sebab bagi masyarakat, jalan tersebut bukan sekadar angka dalam daftar usulan pembangunan.
Di jalan itulah hasil pertanian diangkut. Di jalan itu pula anak-anak pergi menuntut ilmu. Dan di jalan itu pula roda kehidupan masyarakat terus bergerak.
Hasbi berharap pemerintah maupun perusahaan dapat mencari solusi bersama.
“Kami berharap jalan ini diperhatikan dan diperbaiki. Kalau perusahaan bisa membantu, tentu kami sangat berterima kasih. Kami hanya ingin jalan ini layak dilalui karena merupakan akses penting bagi masyarakat dan petani,” harapnya.»
Kini bola berada di tangan pemerintah dan pihak terkait: apakah keluhan masyarakat tersebut kembali berhenti sebagai laporan dan survei, atau benar-benar diwujudkan menjadi perbaikan nyata di lapangan?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) belum memberikan keterangan terkait keluhan masyarakat tersebut.
Pusat berita dari tokoh DPR Jalanan Syahren Hasibuan (Tim)
About the Author
