PULANG PISAU – GLOBAL INVESTIGASINEWS, 8 Oktober 2026 — Persoalan keterbukaan informasi mengenai dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 kini mengarah pada satu pertanyaan penting: siapa yang berwenang memberikan informasi kepada publik dan bagaimana mekanisme permintaan datanya?
Hal tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Pulang Pisau, Hendry Aroyo, sebelumnya menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkedudukan sebagai PPID Pelaksana, sedangkan Diskominfostandi sebagai PPID Utama.
Penjelasan tersebut kemudian ditindaklanjuti Global InvestigasiNews untuk memastikan mekanisme permintaan informasi terkait penggunaan dukungan anggaran Rp20 miliar tersebut.
Dalam konfirmasi lanjutan kepada Hendry Aroyo, sejumlah pertanyaan diajukan, di antaranya apakah permintaan informasi penggunaan anggaran harus disampaikan langsung kepada PPID Pelaksana pada BPBD sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan.
Selain itu, ditanyakan pula apakah PPID Utama Diskominfostandi akan meneruskan atau memfasilitasi permintaan informasi tersebut kepada PPID Pelaksana/BPBD.
Pertanyaan lain menyangkut kemungkinan penyampaian data sementara atau realisasi sementara, mengingat proses operasional penanganan Karhutla disebut masih berjalan.
Data sementara yang dimaksud antara lain mengenai jumlah dana yang telah digunakan, jenis kegiatan, honor atau insentif Masyarakat Peduli Api (MPA), Pos Lapangan (Poslap), BBM, logistik serta kebutuhan operasional lainnya.
Global InvestigasiNews juga meminta penjelasan apakah terdapat batas waktu atau tahapan tertentu sampai data penggunaan anggaran tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat.
Hal ini penting agar publik memperoleh kepastian mengenai kapan informasi penggunaan anggaran dapat diketahui, terutama apabila proses pertanggungjawaban akhir memang baru dapat diselesaikan setelah seluruh kegiatan penanganan Karhutla berakhir.
Dalam konfirmasi tersebut, juga dimintakan penjelasan apakah benar sampai saat ini pertanggungjawaban penggunaan anggaran masih dalam proses karena kegiatan penanganan Karhutla belum selesai.
Tidak kalah penting, Global InvestigasiNews meminta penegasan mengenai OPD atau pejabat mana yang paling berwenang memberikan data teknis dan pertanggungjawaban penggunaan dukungan anggaran Rp20 miliar tersebut.
Bukan Menuduh, Tetapi Memastikan Mekanisme Keterbukaan
Pertanyaan mengenai anggaran tersebut tidak diarahkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan ataupun masalah dalam penggunaannya.
Justru, titik perhatian pemberitaan saat ini adalah memastikan mekanisme keterbukaan informasi publik berjalan secara jelas, sehingga masyarakat mengetahui kepada siapa permintaan informasi harus ditujukan dan kapan informasi tersebut dapat diberikan.
Sebab, apabila proses operasional Karhutla masih berlangsung, masyarakat tentu perlu mengetahui apakah informasi sementara mengenai realisasi anggaran dapat diberikan tanpa harus menunggu pertanggungjawaban akhir kegiatan.
Kejelasan tersebut juga penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara PPID Utama, PPID Pelaksana maupun OPD teknis mengenai siapa yang bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat.
Osa Maliki Belum Memberikan Jawaban Langsung
Sebelumnya, Global InvestigasiNews juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak BPBD Kabupaten Pulang Pisau, termasuk terkait status, peruntukan, mekanisme penggunaan, realisasi dan pertanggungjawaban dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan Karhutla Tahun 2026.
Namun hingga pemberitaan ini disusun, Kalaksa BPBD Pulang Pisau Osa Maliki belum memberikan jawaban langsung atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Kondisi tersebut bukan serta-merta dapat dimaknai sebagai adanya persoalan dalam penggunaan anggaran. Namun, dari perspektif keterbukaan informasi publik, masyarakat tetap membutuhkan penjelasan mengenai status informasi, mekanisme permintaan data, serta tahapan penyampaian informasi penggunaan anggaran tersebut.
Global InvestigasiNews tetap memberikan ruang kepada BPBD, Diskominfostandi selaku PPID Utama, maupun Pemkab Pulang Pisau untuk memberikan penjelasan dan data yang diperlukan.
Dengan demikian, pemberitaan ini diharapkan tidak membangun kesimpulan sepihak, melainkan mendorong adanya transparansi, kejelasan kewenangan dan kepastian informasi mengenai penggunaan anggaran penanganan Karhutla Tahun 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, Global InvestigasiNews masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.(Romi)
About the Author
